PANSUS KE JERMAN DAN MEKSIKO

Standard

Oleh: Novia Safitry Hermanto, Administrasi Negara 2015

Wakil Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilu DPR RI (Pansus RUU Pemilu) Yandri Susanto mengatakan, kunjungan Pansus RUU Pemilu ke Meksiko dan Jerman berlangsung selama tiga hari. Ketua Pansus RUU Pemilu Lukman Edy akan memimpin tim ke Jerman, sedangkan tim ke Meksiko akan dipimpin Wakil Ketua Pansus Benny K Harman.Untuk Jerman, kata Lukman, sistem pemilu Indonesia banyak mencontoh negara tersebut.Jerman saat ini tengah melakukan evaluasi terhadap sistem pemilu yang dipakainya, termasuk evaluasi terhadap penerapan pemilihan elektronik (e-voting).Lawatan yang diagendakan pada Mei 2017 itu dalam rangka mempelajari regulasi pelaksanaan pemilu di dua negara tersebut.Kunjungan dibagi dalam dua tim. Satu tim ke Jerman, tim lainnya ke Meksiko. Kebijakan pembagian dua tim ini, agar studi banding berjalan efisien.  legislator RI akan mengunjungi sejumlah lembaga atau institusi yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu.salah satu fokus Pansus RUU Pemilu atas studi banding ini adalah melihat bagaimana penyelenggaraan pemilu dengan sistem e-voting dilaksanakan.Gimana anggaran mereka selama ini berapa persen, karena itu akan besar sekali, e-voting tuh mesinnya berapa, ini yang mau kita kaji. Sebelumnya, wacana penerapan e-voting pada Pemilu 2019 telah disampaikan ketua Pansus RUU Pemilu Lukman Edy, seusai rapat bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).Lukman berpendapat, e-voting relevan digunakan dalam pemilu jika melihat luasnya wilayah geografis Indonesia.Menurut Lukman, pelaksaan pemiliha menggunakan e-voting juga sukses dilaksanakan di sejumlah daerah. Misalnya dalam pemilihan Kepala Desa di Bualemo (Gorontalo).Sementara itu, dalam draf RUU, ada norma yang mengatur tentang penerapan e-voting. Meski secara selintas, pemerintah dinilai masih ragu-ragu.Soal ini menjadi penting untuk mendapatkan masukan yang komprehensif sehingga ketika kita memutuskan penggunaan e-vote, potensi kegagalannya bisa kita perkirakan.Indonesia juga tengah melakukan evaluasi terhadap sistem pemilu yang selama ini berjalan, terutama berkenaan dengan upaya memperkecil kesenjangan proporsionalitas (disproporsionalitas), district magnitude (daerah pemilihan), dan formula konversi suara ke kursi.Sementara itu, Meksiko dianggap merupakan contoh lengkap untuk memperbandingkan sejumlah poin yang akan diatur dalam RUU Pemilu, seperti pelaksanaan sistem presidensial, multipartai, pemilu serentak, penerapan ambang batas, termasuk mendalami implikasi sistem yang dipakai terhadap potensi devided government (pemerintahan yang terbelah).Secara spesifik, di Meksiko pansus ingin mendapatkan gambaran yang lengkap tentang peradilan pemilu, mulai dari aspek filosofis, kelembagaan, sampai pada aspek teknis acara peradilannya.

Dan jika ditanya apakah ini merupakan perbandingan? Menurut saya ini adalah perbandingan , tetapi sebelumnya kita cari tahu dulu bagaimana sistem pemilihan umum di jerman dan meksiko , sehingga dijadikan Indonesia sebagai panutan untuk diadopsi di Indonesia di pemilu 2017 yang akan datang.  Di Jerman memakai sistem pemilu campuran, karena sistem pemilu Jerman menggabungkan dua aspek yang berbeda, orang sering menyebutnya sebagai “sistem perwakilan berimbang“. Apa maksudnya? Ada 598 kursi di parlemen Jerman, Bundestag. Setengahnya, 299 kursi, diperebutkan melalui sistem pemilihan langsung. Setengahnya lagi melalui sistem pemilihan proporsional berdasarkan daftar kandidat.Setiap pemilih Jerman memilih dua kali di atas satu kertas suara. Dengan suara pertama ia memilih nama seorang kandidat. Ini merupakan pemilihan langsung. Kandidat dengan suara terbanyak di satu daerah pemilihan akan masuk parlemen. Sistem ini disebut sebagai sistem pemilihan mayoritas. Dengan suara kedua, pemilih memilih nama satu partai. Jumlah perolehan suara satu partai akan menentukan jumlah kursi yang direbut di parlemen. Ini adalah pemilihan tidak langsung. Siapa yang menjadi anggota parlemen ditentukan oleh partai, dengan menyusun daftar kandidat berdasarkan nomor urut. Sistem ini disebut disebut sebagai sistem pemilihan proporsional. Sistem pemilu di Jerman adalah campuran dari kedua sistem itu.Masih ada lagi persyaratan bagi satu partai untuk bisa masuk parlemen. Yaitu ambang batas 5 persen. Hanya jika perolehan suara satu partai menembus 5 persen, baru partai ini bisa masuk ke parlemen. Suara yang dihitung adalah suara kedua, di mana pemilih memilih nama partai.Aturan ini tidak berlaku, jika satu partai bisa memenangkan mandat langsung di sedikitnya 3 distrik pemilihan. Mandat langsung ditentukan lewat suara pertama.Bagi banyak warga Jerman, sistem pemilu dengan memakai hak suara pertama dan hak suara kedua ini membingungkan. Meskipun suara kedua sangat menentukan, penyebutan „suara kedua“ menciptakan salah pengertian, seolah-olah hak suara ini tidak terlalu penting. Padahal, perolehan suara kedua ini yang akan menentukan, partai mana yang berhak memimpin pemerintahan dan mengisi jabatan kanselir. Tapi ada juga pemilih yang cerdik menggunakan dua hak suaranya. Dengan suara pertama mereka memilih kandidat dari satu partai besar, dengan suara kedua mereka memilih partai kecil yang nantinya bisa jadi mitra koalisi. Jadi dengan pilihannya, mereka ingin mendukung koalisi partai yang diinginkan.

Sistem pemilu di Meksiko memiliki sejumlah perbedaan dengan Indonesia. Pemilu di Meksiko terdiri dari dua level yakni pemilu federal untuk memilih presiden, senator, DPR dan pemilu lokal untuk memilih gubernur. Pemilihan presiden di Meksiko dilakukan untuk masa jabatan enam tahun. Untuk pemilihan anggota kongres nasional terbagi ke dalam dua bentuk. Untuk pemilihan anggota deputi sebanyak 500 orang dilakukan untuk masa jabatan 3 tahun, sementara anggota senat yang berjumlah 128 orang dipilih untuk masa jabatan 6 tahun,” jelas Karina Sanches.Hal ini jelas berbeda dengan Indonesia dimana pemilu untuk semua level dilakukan sekali dalam lima tahun. Untuk presiden, gubernur, bupati/wali kota dapat memangku jabatan maksimal 2 periode dan setiap periode selama 5 tahun. Sementara masa jabatan legislatif (DPR, DPD dan DPRD) berlaku selama lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk waktu yang tidak terbatas.Di Meksiko, terdiri dari satu Negara federal dan 31 negara bagian. Dalam pelaksanaan pemilihan umum masing-masing memiliki aturan, kelembagaan dan prosedur sendiri. Tetapi IFE yang berpusat di Kota Meksiko memiliki hubungan dan jaringan komunikasi dengan lembaga-lembaga penyelenggara pemilu di Negara-negara bagian dan di 300 distrik pemilihan.Persyaratan menjadi pemilih di Meksiko juga berbeda dengan Indonesia. Syarat menjadi pemilih minimal berusia 18 tahun, jujur, dan dapat menggunakan hak pilihnya dengan benar.Di Indonesia persyaratannya minimal berusia 17 tahun atau sudah menikah. Untuk menjamin akurasi data pemilih, kata Karina, petugas melakukan verifikasi dalam rangka mengecek kesesuaian tempat tinggal pemilih dengan tempatnya menggunakan hak pilih.

 

Unit daerah terkecil yang digunakan untuk tujuan pemilihan disebut daerah pemilihan terdiri dari minimal 50 orang dan maksimal 1500 orang pemilih. Petugas wajib mendirikan tempat pemungutan suara (TPS) untuk setiap 750 pemilih. Berbeda dengan Indonesia, pemilih per TPS maksimal 500 orang.Untuk penentuan petugas TPS, diambil secara acak dari warga Negara di daerah pemilihan tersebut. Mereka bertugas untuk mendaftar, menerima dan menghitung suara selama pemungutan suara berlangsung,komposisi KPPS berjumlah 7 orang terdiri dari seorang ketua, sekretaris, 3 anggota dan 2 orang keamanan. Untuk pemilu yang diselenggarakan pada tanggal 5 Juli 2009, terdapat 140 ribu TPS di Meksiko.Pemungutan suara dilaksanakan sejak pukul 08.00 pagi sampai selesai dibuat berita acara. Dalam waktu singkat hasil penghitungan suara langsung diumumkan di tempat terbuka di TPS tersebut. Data-data dari setiap TPS kemudian dikirim secara elektronik dari TPS ke 300 komite distrik untuk selanjutnya dikirim ke pusat tabulasi nasional. Setiap data perolehan suara yang diterima dari komite distrik langsung dipublikasikan melalui internet.Meksiko juga memiliki peradilan khusus pemilu yang bertugas untuk menyelesaikan semua sengketa yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu baik pemilu di tingkat federal maupun pemilu di tingkat lokal. Para pihak yang merasa keberatan dengan hasil pemilu dapat menyampaikan gugatan paling lambat 4 hari setelah pemungutan suara.Misalnya dalam pemilihan deputi yang digelar 3 Agustus, penetapan anggota deputi terpilih dilakukan satu bulan berikutnya. Sehingga segala sengketa sudah harus diputuskan oleh peradilan pemilu paling lambat 26 Agustus atau tiga hari sebelum pembentukan deputi.Ketua KPU RI Husni Kamil Manik mengatakan di Indonesia berlaku aturan pemilu yang sama untuk seluruh daerah. Hal ini sesuai dengan bentuk Negara Indonesia sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).Meski demikian kata Husni, ada beberapa daerah di Indonesia yang diberi kekhususan dalam pemilu seperti Provinsi Aceh yang boleh memiliki partai lokal sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 2006 dan Provinsi Papua dan Papua Barat yang dalam penggunaan hak suaranya boleh menggunakan cara noken (pencontrengan kertas suara diwakilkan kepada kepala-kepala suku.

Dan mengapa ini disebut perbandingan , karena disini Indonesia yang diwakilkan oleh Pansus RUU melakukan studi banding untuk mencontek atau mengadopsi hal” yang terkait dengan kepemiluan , dan serta kunjungan itu timnya akan menimba ilmu langsung dengan pemerintah meksiko dan jerman soal pelaksanaan e-voting dan ini juga berfungsi supaya menjadi masukan bagi pansus agar dalam penyelenggaraan pemilu dapat baik penyelenggaraannya di Indonesia, serta menutupi serta memperbaiki kekurangan-kekurangan yang terjadi selama ini. Dan ini juga sejalan dengan tujuan studi perbandingan secara teori yaitu untuk menempatkan disiplin ilmu administrasi publik adalah untuk menempatkan displin ilmu admiistrasi publik kedalam pijakan yang kokoh dan pasokan bahan yang cukup guna memberikan penjelasan yang memuaskan tetang masalah-masalah administratif dan sekaligus membangun landasan keilmuan (scientism) yang solid.(PB. Rathod, Comprative Public Administration, 2007) . dan ini juga sejalan dengan pendapat Farrel Heady yaitu tujua studi perbandingan administrasi publik untuk mengumpulkan tentag model-model atau pengalaman sukses dari berbagai negara dan ini digunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang di hadapi negara itu sendiri, dan ini sama dengan tema ini yaitu dimana Inonesia ingin memcahkan masalah-masalah dalam pemilu dan dimana yang ingin dipelajari yaitu mengenai penyelenggaraan pemilu terutama terkait dengan sistem pemilu secara elektronik dan anggaran penyelenggaraan pemilu. Dengan mempelajari penyelenggaraan pemilu langsung dari Jerman dan Meksiko dan ini diharapkan lebih banyak pelajaran yang bisa diserap daripada mempelajari soal materi-materi itu dari refrensi ilmiah dan akademik. Dan jika banyak terjadi kontra mengenai hal ini , serti apakah hal in efisien ? , menggingat waktunya amat sangat terbatas , yaitu hanya sekitar dua bulanan. Menurut saya , ini bisa menjadi suatu perubahan besar jika pansus benar” serius dalam menjalankannya , yaitu benar” mempelajari aspek” serta sistem” pemilu yang diterapkan di kedua negara tersebut , dan pansus hendaknya konsentrasi dan lebih intensif  membahas pasal demi pasal di RUU Penyelenggaraan Pemilu bersama dengan pemerintah. Karna akan sangat berbed jika belajar tidak dari literaturnya dan akan menghasilkan interpretasi yang kurang tepat. Jika dianalogikan seperti menonton bola langsung dari pinggir lapangan di stadion akan berbeda dengan menonton bola melalui televisi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>