Polemik PILKADA Ibu Kota

Standard

Oleh: Achmad Al Fiqri, Ilmu Komunikasi Universitas Nasional 2014

Februari tahun 2017, merupakan waktu yang krusial bagi masyarakat ibu Kota, DKI Jakarta. pasalnya akan di gelar pesta demokrasi daerah untuk menentukan pemimpin baru DKI Jakarta. yang menariknya, bursa calon gubernur ibu kota semakin sengit, dengan adanya calon gubernur yang digandeng oleh partai politik, dan juga ada yang ikut lewat jalur independen.

Bursa Calon Gubernur DKI Jakarta ini merupakan ajang pergengsian tingkat tinggi, antara partai politik dengan independen. Hal ini terbukti dengan ikon – ikon politik, pebisnis, serta selebritis yang santer  akan mengajukan atau diajukan diri bakal jadi Calon Gubernur DKI Jakarta. misalnya seperti pentolan Dewa 19 yaitu Ahmad Dhani yang dilirik oleh Partai Kesatuan Bangsa (PKB), Sandiago Uno pebisnis nasional yang dilirik oleh Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Yusril Ihza Mahendra seorang Pakar Hukum Tata Negara yang masih mencari dukungan sejumlah Partai Politik, Adhiyaksa Dault Menteri Pemuda dan Olahraga era SBY, serta Basuki Tjahja purnama atau yang akrab di panggil Ahok mengajukan diri lewat jalur independen, dengan komunitasnya “Teman Ahok”. Bahkan Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil yang pernah di tawarkan oleh sejumlah Partai  untuk maju dalam bursa gubernur DKI, tetapi kang Emil memutuskan untuk menolaknya.

Berada di jalur partai, memang sudah semestinya  cagub DKI untuk mengikuti serangkaian  sistem dan mematuhi peraturan di dalam partai tersebut. mungkin untuk mendapatkan pendukung di masyarakat terasa lebih ringan, mengingat adanya masyarakat yang fanatisme terhadap partai politik, dan sudah tertatanya sistem pasar pemilih di daerah. berbanding terbalik jika melewati jalur independen. Calon Gubernur akan dihadapi dengan persyaratan yang terasa berat, dan pendukung massa di masyarakat belum terlihat jelas secara pasti.  Apakah Calon Gubernur DKI Jakarta yang maju lewat jalur independen dapat memenangkan Pilkada?

 Jalur independen, yang lahir pure dari masyarakat dan bekerja untuk melahirkan calon pemimpin yang pro rakyat. untuk maju dalam jalur independen, calon gubernur pasti sudah memperhitungkan dengan matang untuk memobililisasi merebut kursi DKI satu. Seperti menurut Emile Durkheim pada awal abad 19, ia menyebut istilah “modal sosial”, untuk menyatakan ikatan sosial antar manusia di dalam sebuah masyarakat sangat penting untuk membentuk kohesivitas  sosial dalam mencapai tujuan bermasyarakat.

Mungkin berdasarkan teori tersebut, calon independen percaya diri untuk memilih lewat jalur independen, keuntungan terlebih tidak perlunya mengikuti serangkaian tahap yang berbelit – belit pada partai, dan juga tidak mengeluarkan uang lebih untuk dana kampanye.

Jika melihat calon gubernur yang nyentrik dan sudah memutuskan untuk maju lewat jalur independen, seperti Ahok. Sosok Ahok yang kini menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta yang akan berakhir periodenya pada tahun 2018. Pada masa kepemimpinanya ia mampu melihatkan kinerjanya untuk merubah ibu kota dengan segala permasalahan yang ada.  misalnya dalam tata ruang kota, saat ini prioritas kinerja yang nyentrik terlihat adalah ruang terbuka hijau untuk jakarta. dengan sikap politisnya dan gaya komunikasi yang keras, ia dapat mengubah waduk pluit menjadi lebih baik lagi, dan ia dapat menggusur pemukiman – pemukiman liar yang menjadi ikon tempat hiburan malam di ibukota, yang menambah rawut wajah kota Jakarta.

Dengan kinerjanya yang dapat memberi dampak langsung terhadap daerah pencalonannya, masarakat DKI Jakarta sudah dapat menilai terhadapa sosok Ahok ini. terbukti dengan lahirnya sekelompok anak muda dan masyarakat Jakarta yang mendukung Ahok untuk maju dalam Pilkada 2017, yang mereka namai sebagai “Teman Ahok”. Terbukti mereka mengklaim dengan menyanggupi persyaratan untuk mengusung Calon Gubernur untuk mengumpulkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebanyak 1 juta masyarakat penduduk DKI Jakarta. ditambah dengan menaiknya jumlah pengumpulan KTP  oleh masyarakat Jakarta dengan perolehan 113 ribu per hari. Bahkan lawan Ahok pun mengklaim ada yang mendukung dengan kelompok independen, seperti Abraham Lunggana alias Haji Lulung, yang mengklaim mempunyai “Suka Haji Lulung” untuk mendukungnya merebut kursi DKI satu, walaupun ia belum pasti untuk mimilih lewat jalur partai atau independen.  Hal ini menandakan bahwa melewati jalur independen bukanlah hal yang tabu untuk memenangkan kompetisi Pilkada. Lantas dengan begitu apakah dengan melewati jalur Partai akan terasa berat?

Bila di adopsi teorinya Carl J Friedrich, mengenai pengertian partai politik, ialah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi  pimpinan partainya, dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil dan materiil. Dalam teori tersebut dapat disimpulkan bahwa partai politik  merupakan wadah untuk mensaranakan aspirasi masyarakat secara sitematis. Masyarakat berhak untuk memilih partai untuk mendukungnya. Partai yang besar memiliki andil penting untuk memenangkan untuk merebut kekuasaan.

Jika di telaah, peran partai politik dalam pilkada ini dapat memperkerah massa daerahnya untuk mendukung sang Calon Gubernur tersebut. sehingga partai politik dapat memperhitungkan dengan matang jumlah perolehan suara yang didapatkan. Apalagi bila sang Calon Gubernur dapat dukungan dari berbagai kalangan Partai Politiki. Hal ini dapat memudahkan sang calon untuk meraih kursi DKI satu.

Tetapi walau begitu calon – calon yang dilirik oleh partai politik ini masih belum pasti untuk diusung oleh partainya, karena sejumlah partai masih dalam proses penjaringan terhadap calon yang mengajukannya, selain itu mencari koalisi  yang pas antar partai masih dilakukan oleh sejumlah Parpol demi memenuhi persyaratan KPU, yaitu mendapat dukungan sebanyak 22 kursi dari DPRD.

                Pemilihan Kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta, menjadi ajang persaingan gengsi tingkat akut antara partai politik dengan Relawan Independensi. Disalah satu pihak menyatakan dengan adanya relawan itu menandakan Deparpolisasi, disisi lain mengutarakan masyarakat berhak untuk mengusung calon independensi berdasarkan Undang – undang 1945 pasal 18 ayat (4). Dampak  Persaingan, dan munculnya calon independensi mendapat respons dari gedung parlemen senayan. Seperti diberitakan oleh BBC Indonesia, Komisi II DPR RI berencana akan melakukan Revisi undang – undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, untuk meningkatkan syarat bagi calon independen. Menurut Rambe ketua Komisi II DPR RI, seperti dilansir oleh BBC Indonesia, RUU ini tidak ada maksud untuk mediskrimanasi salah satu pihak.

                Dengan pergolakan politik seperti itu, Calon Gubernur DKI masih melakukan strategi  untuk menarik  simpati warga DKI Jakarta, dengan mengunjungi acara seremonial komunitas masrakat jakarta, serta mengundang tokoh masyarakat untuk mendengarkan aspirasi dan sebagainya. Walaupun Persaingan DKI satu ini  terlihat dramatis, dan banyak menimbulkan polemik. Saya  mengharapkan baik Relawan Calon Independensi, dan juga Partai Politik yang mengusung kandidatnya untuk maju dalam Pemilihan Gubernur DKI satu, dilandaskan dengan hati nurani  untuk membawa Ibu Kota ke arah yang lebih baik lagi. Dan tidak berdasarkan oleh kepentingan kelompok yang menunggangi untuk menyetir arah perubahan DKI Jakarata. Semoga Pemilihan Kepala Daerah tahun 2017 dapat melahirkan pemimpin Ibu Kota yang dapat mengatasi kesemerawutan masalah Ibu Kota.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>