Media dan Kekerasan Simbolik

Standard

         Oleh : Fitria Hariaty, Ilmu Komunikasi Unas (2012)

Saat kita membahas “kekerasan” dan “media” kita perlu meletakkannya dalam kerangka yang lebih luas. Kekerasan secara terminologi dimaknai sebagai “perlakuan dengan cara pemaksaan” maka apa pun bentuk perlakuan yang didalamnya melekat unsur-unsur pemaksaan, ia dapat dikatakan sebagai perlakuan kekerasan. Itulah sebabnya muncul istilah kekerasan simbolik (symbolic violence) dan bukan hanya kekerasan fisik; tidak cuma kekerasan benda melainkan juga kekerasan bahasa (language violence); tidak hanya kekerasan makna tetapi juga kekerasan citra (image violence). Dalam kaitan ini maka kekerasan simbolik sebagai fokus utama tulisan ini, selanjutnya menemukan tempatnya yang paling subur di dalam media sebab media memungkinkan terjadi berbagai bentuk kekerasan tak tampak (seperti distorsi, pelencengan, pemalsuan, plesetan)(Piliang, 2001:149).

Kasus yang paling pas untuk dijadikan contoh adalah kekerasan simbolik media yang sebagai kaki tangan penguasa dalam meliput kasus lumpur Lapindo di Sidoarjo. Media-media yang dimiliki Grup Bakrie yang notabene pada masa itu adalah Menkokesra Aburizal Bakrie sekaligus pemilik PT Lapindo Brantas sekaligus orang terkaya itu menggunakan kata “lumpur Sidoarjo” bukan “lumpur Lapindo”.Hal ini adalah bentuk kekerasan media yang menjadi antek pemerintah untuk memerangi para korban bencana dan konsumen media pada umumnya. Dengan menyebut “lumpur Sidoarjo” maka esensi kasus ini menjadi berubah. Kelalaian perusahaan diubah menjadi bencana alam. Inilah bentuk kekerasan yang akan lebih sering dilakukan oleh media-media yang sudah berkongsi dan berkonglomerasi dengan pemodal sekaligus penguasa. Yang dirugikan adalah kaum marjinal yang tidak mempunyai akses kepada media.

Di masa Orde Baru, tidak sedikit kasus dimana media menjadi kaki tangan pemerintah untuk melakukan kekerasan simbolik terhadap masyarakat melalui aneka pilihan kata/diksi serta simbolisasi-simbolisasi yang digunakan untuk menyokong program pemerintah. Pada masa itu sesungguhnya telah terjadi satu bentuk kekerasan simbolik berupa pemaksaan simbol oposisi biner (binary opposition). Masyarakat dipaksa oleh sebuah sistem kekuasaan untuk menerima pemaknaan biner. Tidak ada pilihan-pilihan tanda; tidak ada keanekaragaman kode; tidak ada pluralisme makna semiotika (polysemy). Sistem kekuasaan simbolik yang represif dipersenjatai dengan apa yang disebut Deleuze & Parnet (1987) di dalam Dialogue, sebagai mesin-mesin biner (binary machine).

Pierre Bourdieu (1990), di dalam Outline of a Theory of Practice, menggunakan istilah ‘kekerasan simbol’ (symbolic violence) untuk menjelaskan sebuah bentuk kekerasan khusus dalam mekanisme bahasa dan kekuasaan, yaitu sebuah ‘bentuk kekerasan yang halus dan tak tampak’, yang tidak dikenal, atau hanya dikenal hanya dengan menyembunyikan mekanisme tempatnya bergantung. Konsep kekerasan simbol menggiring kita ke arah sebuah mekanisme sosial, yang di dalamnya relasi komunikasi saling bertautan dengan relasi kekuasaan. Sebuah sistem kekuasaan cenderung untuk melanggengkan posisinya yang dominan dengan cara mendominansi media komunikasi, bahasa yang digunakan di dalam berkomunikasi, makna-makna yang dipertukarkan di dalam komunikasi serta interpretasi terhadap makna-makna tersebut, inilah dominasi symbol. Di dalam proses dominasi tersebut sebetulnya terjadi sebuah ‘pemaksaan simbolik yang sangat halus’, akan tetapi, orang yang didominasi secara simbolik tersebut tidak menyadari adanya pemaksaan, atau menerima pemaksaan tersebut sebagai sesuatu yang memang seharusnya begitu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>